Pemerintah Provinsi Jawa Barat melansir bahwa lebih dari 5.000 orang di daerah itu terinveksi HIV/AIDS atau terbanyak kedua setelah Papua.
Menurut Kepala Biro Pelayanan Sosial Pemprov Jawa Barat, Riyadi, di Kota Sukabumi Selasa, penyebaran HIV/AIDS di Jawa Barat lebih banyak terjadi melalui perilaku seks bebas.
"Penularan terbanyak pertama melalui seks bebas, lalu yang kedua melalui jarum suntik pengguna narkoba," ujarnya.
Sementara Sukabumi menurut Riyadi, merupakan kota/kabupaten dengan pengidap HIV/AIDS terbanyak keempat di Jawa Barat.
Riyadi menjelaskan untuk menekan jumlah pengidap HIV/AIDS, pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas-dinas kesehatan di kota dan kabupaten di seluruh Jawa Barat.
Koordinasi tersebut diantaranya meliputi kegiatan konseling, penyuluhan kesehatan, penyuluhan bahaya seks bebas dan narkoba, serta penyediaan ARV atau obat yang digunakan oleh pengidap HIV/AIDS untuk menghentikan reproduksi virus di dalam tubuh.
"Untuk penyediaan ARV saat ini kami sedang berupaya untuk menyediakannya bukan hanya di rumah sakit tetapi juga di puskesmas-puskesmas terutama di daerah-daerah rawan penularan HIV, agar mudah diperoleh," ujarnya.
Riadi mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan anggaran hingga Rp160 juta untuk jalannya koordinasi, sedangkan untuk penyediaan ARV anggaran disediakan oleh pemerintah pusat hingga Rp2 miliar.
"Saat ini anggaran dari provinsi hanya digunakan untuk jalannya koordinasi, sedangkan penyediaan ARV ditangani langsung oleh pemerintah pusat," jelasnya.
Menurut Kepala Biro Pelayanan Sosial Pemprov Jawa Barat, Riyadi, di Kota Sukabumi Selasa, penyebaran HIV/AIDS di Jawa Barat lebih banyak terjadi melalui perilaku seks bebas.
"Penularan terbanyak pertama melalui seks bebas, lalu yang kedua melalui jarum suntik pengguna narkoba," ujarnya.
Sementara Sukabumi menurut Riyadi, merupakan kota/kabupaten dengan pengidap HIV/AIDS terbanyak keempat di Jawa Barat.
Riyadi menjelaskan untuk menekan jumlah pengidap HIV/AIDS, pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas-dinas kesehatan di kota dan kabupaten di seluruh Jawa Barat.
Koordinasi tersebut diantaranya meliputi kegiatan konseling, penyuluhan kesehatan, penyuluhan bahaya seks bebas dan narkoba, serta penyediaan ARV atau obat yang digunakan oleh pengidap HIV/AIDS untuk menghentikan reproduksi virus di dalam tubuh.
"Untuk penyediaan ARV saat ini kami sedang berupaya untuk menyediakannya bukan hanya di rumah sakit tetapi juga di puskesmas-puskesmas terutama di daerah-daerah rawan penularan HIV, agar mudah diperoleh," ujarnya.
Riadi mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan anggaran hingga Rp160 juta untuk jalannya koordinasi, sedangkan untuk penyediaan ARV anggaran disediakan oleh pemerintah pusat hingga Rp2 miliar.
"Saat ini anggaran dari provinsi hanya digunakan untuk jalannya koordinasi, sedangkan penyediaan ARV ditangani langsung oleh pemerintah pusat," jelasnya.
sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar